Perkembangan telemedicine di Indonesia tidak dimulai sejak tahun ini. Setidaknya sejak 2015 pelayanan telemedicine mulai dikenal oleh lapisan luas masyarakat. Namun demikian, dikarenakan usianya yang baru, aturan-aturan mengenai pelaksanaannya pun baru-baru ini diterbitkan. Tulisan ini akan mengulas secara singkat dasar hukum Telemedicine di Indonesia.

Secara mendasar, ada satu produk hukum yang menjadi induk dasar hukum dalam pengelolaan telemedicine. Produk hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Permenks ini secara formal berbicara tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Peraturan ini lebih biasa disingkat dengan Permenkes 20/2019.

Pengertian Telemedicine dan Telemedicine Harus Diwadahi Fasyankes

Pasal 1 Ayat 1 Permenkes 20/2019 memuat pengertian telemedicine. Ia diartikan sebagai:

“pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.”

Pengertian yang digunakan dalam Permenkes ini sama dengan definisi telemedicine yang diberikan oleh WHO. WHO pernah merilis panduan utuh mengenai telemedicine pada tahun 2010 dan dijadikan rujukan oleh banyak negara dunia.

Siapa yang berhak memberikan pelayanan telemedicine? Pada Pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan telemedicine dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasyankes penyelenggara.

Fasyankes penyelenggara meliputi 2 kelompok, yaitu Fasyankes Pemberi Konsultasi dan Fasyankes Peminta Konsultasi. Yang dimaksud dengan Fasyankes Pemberi Konsultasi adalah rumah sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan. Berikutnya, yang dimaksud dengan Fasyankes Peminta Konsultasi adalah rumah sakit (di luar kategori sebelumnya), fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lain.

Tugas kedua kelompok fasyankes penyelenggara ini serupa. Simak pada tabel di bawah ini:

Hal ini menunjukkan bahwa telemedicine harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam wadah fasyankes. Pemberian layanan telemedicine tidak bisa dilakukan di luar fasyankes.

Jenis Pelayanan dan Hak Serta Kewajiban dalam Dasar Hukum Telemedicine di Indonesia

Permenkes 20/2019 juga menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan telemedicine yang dapat diberikan. Tentunya tidak semua fasyankes memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melaksanakan keempat bentuk pelayanan ini. Namun apabila ada faskes yang memenuhinya, ia boleh untuk berikan bentuk pelayanan telemedicine sesuai yang dirinci pada Pasal 3 Permenkes 20/2019.

Ada 5 pelayanan telemedicine yang dapat diberikan, yaitu:

1. Teleradiologi; pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik berbasis gambar dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi untuk mendapatkan ketepatan dan akurasi dalam penegakan diagnosis
2. Teleelektrokardiografi; pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi
3. Teleultrasonografi; pelayanan ultrasonografi obsterik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi
4. Telekonsultasi klinis; pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana baik secara tertulis, suara, dan/atau video serta harus terekam dan tercatat dalam rekam medis
5. pelayanan konsultasi Telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Masing-masing faskes penyelenggara memiliki hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban dalam pemberian layanan telemedicine diatur dalam Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 18 Ayat 1 dan Ayat 2 Permenkes 20/2019. Simak keterangannya dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam dasar hukum telemedicine di Indonesia, telemedicine haruslah dilaksanakan melalui fasyankes. Hal ini tentu bertujuan untuk melindungi pasien dan menjaga agar alur pertanggungjawaban tetap jelas.